13 Dec 2017 18:16 pm

Penafsiran Atas Pengecualian Dalam Hak Atas Informasi

9 Mar 2012 09:43 am - admin

Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada akhir April 2008 setelah kampanye panjang yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya. Dalam kampanye ini, masyarakat sipil Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa lainnya yang telah menerapkan undang-undang hak atas informasi, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi yang dikuasai oleh badan-badan publik. UU KIP merupakan suatu undang-undang yang berpotensi mengembangkan demokrasi di Indonesia. Secara khusus, tujuannya adalah untuk membalikkan praktik sejarah yang memperlakukan kebanyakan informasi sebagai bersifat rahasia, dan menciptakan keadaan di mana informasi menjadi terbuka kepada publik, dengan informasi terbatas yang tetap dirahasiakan.

Penerapan undang-undang hak atas informasi merupakan langkah penting dalam proses pelaksanaan transformasi sebagaimana disebutkan di atas. Akan tetapi ini hanyalah langkah awal yang relatif kecil. Pemberlakuan undang-undang tersebut, atau pelaksanaannya, adalah langkah selanjutnya, dan seperti pengalaman di banyak negara di dunia, merupakan langkah yang lebih besar dan menantang untuk dilakukan. 

Selengkapnya:
http://informasipublik.net/upload/pdf/indonesian_icel_FINAL-PREVIEW.pdf