17 Oct 2017 07:00 am

Hak atas Informasi dan Kewarganegaraan

5 Feb 2013 16:04 pm - Asep Saefullah
Hak atas Informasi dan Kewarganegaraan

Toby Mendel
Direktur Eksekutif
Pusat Hukum dan Demokrasi

Hak untuk mengakses informasi yang diselenggarakan oleh otoritas publik, yang dikenal secara beragam sebagai hak atas informasi (Right to Information/RTI), kebebasan informasi atau akses memperoleh informasi, telah mencapai masa kematangannya. Padahal, dua puluh tahun yang lalu, hanya tiga belas negara saja yang memiliki undang-undang berkenaan dengan hak tersebut, namun kini telah mencapai lebih dari 85 negara dan kian bertambah dari tahun ke tahun. Apa yang pernah disebut sebagai reformasi tata pemerintahan – suatu ukuran untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya – saat ini telah diakui secara meluas, jika bukan secara universal, sebagai suatu hak asasi yang paling mendasar.[1]

 

Revolusi virtual dalam pengakuan hak atas informasi ini telah mencuat oleh karena sejumlah alasan. Pada tingkat yang sangat umum, hal ini dapat terlihat sebagai bagian dari proses demokratisasi yang sekarang telah menyentuh tiap sudut dunia. Sangatlah signifikan, sebagai contoh, di mana permintaan masyarakat sipil di Tunisia dan Mesir telah menyoroti kebutuhan akan transparansi yang lebih besar, dan diskusi-diskusi tentang kemungkinan adopsi undang-undang di kedua Negara tersebut terus berlangsung.[2]

 

Teknologi-teknologi baru, yang telah mentransformasi hubungan kita dengan informasi di segala tingkat, sudah tidak diragukan lagi juga memainkan peran penting. Kesemuanya telah mempengaruhi perilaku kita terhadap informasi – di mana saat ini kita lebih mengharapkan bisa mengakses informasi, ketimbang memperlakukannya sebagai suatu sumber yang istimewa – dan kemampuan praktis kita untuk mengaksesnya.

Melandasi fenomena yang lebih luas ini, bagaimanapun juga, menjadi sejumlah keuntungan utilitarian di mana hak atas informasi tersampaikan ke masyarakat. Hal ini termasuk mempromosikan partisipasi demokratis, mengekspos korupsi, memupuk pertanggungjawaban dan tata pemerintahan yang bagus, meningkatkan pemberian pelayanan dan memfasilitasi usaha yang kompetitif.

Komentator-komentator acapkali memfokuskan diri pada cara-cara yang mengundang banyak perhatian, di mana media menggunakan undang-undang RTI, misalnya untuk melakukan laporan investigasi yang mengungkap korupsi tingkat tinggi atau untuk memfokuskan kesadaran pada isu kebijakan publik yang utama. Ini kadangkala menuntun pada suatu persepsi bahwasanya hak tersebut adalah suatu hak yang secara utama, bahkan secara istimewa, menguntungkan, atau diperuntukkan bagi, media. Memperburuk kekeliruan peran ini adalah seringnya media dan asosiasi-asosiasi media memainkan peran yang mengundang banyak perhatian dalam advokasi untuk legislasi RTI.

Zambia, sama halnya dengan sejumlah negara Afrika, telah memperjuangkan adopsi undang-undang RTI. Ini sudah menjadi agenda mereka sejak lama hingga saat ini, dan belum juga berbuah manis, meskipun telah banyak janji-janji. Situasi yang sama juga terjadi di beberapa negara Afrika lainnya – seperti Nigeria dan Ghana – sementara di negara-negara lain – termasuk Uganda dan Angola – undang-undang yang sudah diadopsi, terkadang cukup lama, belum juga diterapkan.

Persepsi bahwasanya hak atas informasi bagaimanapun juga merupakan hak media bisa jadi mendorong keengganan pemerintah Afrika untuk mengadopsi undang-undang RTI. Mengingat adanya kebutuhan dasar lain yang menekan, fokus pada langkah-langkah untuk membantu media tampaknya tidak dianggap sebagai suatu prioritas. Undang-undang ini, bagaimanapun juga, memberikan sejumlah keuntungan langsung yang penting bagi warga negara atau secara tidak langsung kepada warga negara melalui organisasi masyarakat sipil, seperti LSM. Makalah ini menyoroti berbagai macam keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dari hak atas informasi di negara-negara yang berbeda di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan bahwa, ketika hak tersebut tanpa diragukan lagi sifatnya penting bagi media, hak tersebut juga memainkan peran sosial yang lebih luas dan lebih signifikan.

Informasi Personal dan Pemberian pelayanan
Suatu cara, jika cukup jelas, penting ketika seseorang menggunakan undang-undang RTI untuk memperoleh akses ke informasi personal mereka sendiri. Misalnya, seseorang ingin mendapatkan informasi tentang kesehatannya, informasi tentang proses suatu permohonan atau informasi tentang kelayakan untuk manfaat tertentu. Dalam rezim hak atas informasi yang mapan, permohonan-permohonan tersebut seringkali membentuk satu proporsi penting atas seluruh permohonan.

Di beberapa negara, permohonan untuk informasi personal sudah merupakan hal yang sangat biasa, hingga hal itu bahkan tidak diperlakukan seperti permohonan RTI. Dan, tentunya, di semua negara, bahkan sebelum adopsi undang-undang RTI, otoritas publik sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggapi permohonan-permohonan untuk informasi personal.

Namun demikian, hanya mengadopsi undang-undang RTI dapat menyebabkan pengaruh transformative pada permohonan-permohonan perorangan. Undang-undang mengklarifikasi kerancuan tentang hak individu-individu untuk memiliki akses atas informasi, serta menentang pejabat-pejabat yang menghalangi akses ke informasi tersebut. Undang-undang juga menjelaskan dasar-dasar untuk menolak akses, lalu mengembangkan ketentuan informasi.

Di Kanada, sebagai contoh, sebelum adopsi undang-undang RTI pada 1982, praktik menyangkut akses ke informasi kesehatan seseorang digabungkan. Banyak petugas kesehatan biasanya akan memberikan informasi ini, namun yang lainnya akan menolak, atau membuat batasan-batasan untuk menyatakannya (misalnya, dengan meminta biaya atau mengklaim bahwa mereka perlu mengecek apakah mereka dapat memberikan informasi tersebut). Kadangkala, petugas kesehatan benar-benar tidak yakin apakah mereka harus memberikan informasi ke pasien atau tidak. Undang-undang RTI membeberkan aturannya, menegaskan dasar-dasar akuratnya pada saat menolak memberikan informasi kesehatan seseorang (pada dasarnya, jika informasi tersebut dapat menimbulkan risiko yang jelas pada kesehatan si pasien itu sendiri atau untuk alasan keselamatan).

Praktik baik lainnya yang dipromosikan undang-undang RTI adalah ketentuan otomatis informasi tentang pelayanan-pelayanan yang menguntungkan para individu. Dengan demikian, RTI yang bagus meliputi keawjiban publikasi proaktif yang berjangkauan luas, termasuk menyangkut pelayanan-pelayanan. Sebagai contoh, bagian 14(1)(f) dalam Promosi Akta Akses untuk Informasi Afrika mensyaratkan otoritas publik untuk mempublikasikan, secara proaktif (yakni, bahkan ketika tidak ada permohonan), di mana “paparan tentang pelayanan-pelayanan yang tersedia bagi anggota masayarakat dari departemen dan cara mendapatkan akses ke pelayanan-pelayanan tersebut”. Sekali tertanam, bentuk praktik publikasi proaktif semacam ini juga membantu meningkatkan inisiatif pemerintahan secara elektronik, menuntun pemerintah ke tatanan yang lebih efisien dan memudahkan akses ke pelayanan-pelayanan tersebut, walaupun hanya dengan akses ke Internet.

Di India, tiap-tiap orang telah melampaui menggunakan undang-undang RTI sekadar untuk mendapatkan informasi. Penerapan undang-undang RTI lebih kuat daripada penerapan peraturan-peraturan lainnya (misalnya, mengenai pemrosesan permohonan atau ketentuan manfaat). Akibatnya, orang-orang kerap menggunakan permohonan untuk informasi dalam rangka menyelesaikan bermacam-macam masalah pemberian pelayanan (seperti penundaan, halangan, atau kegagalan dalam menerapkan aturan-aturan).

Terdapat banyak contoh menyangkut perihal ini. Misalnya, laporan tahun 2008 oleh LSM India, Participatory Research in Asia (PRIA), menyoroti suatu kasus tentang penolakan seorang polisi untuk menerima Laporan Informasi Pertama (LIP) dari seseorang yang telah diserang dalam suatu sengketa tanah, bahkan setelah orang tersebut membawa surat keterangan kesehatan yang membuktikan luka-lukanya. Ketika dia kembali beberapa hari kemudian, dengan membawa permohonan RTI yang berisi permintaan untuk informasi tentang alasan penolakan LIP-nya, sang polisi segera mendaftarkan tuntutan penyerangan.[3] Tujuan permohonan RTI tidak untuk mendapatkan informasi, melainkan untuk menekan polisi tersebut agar memberi pemohon dengan pelayanan yang dimintanya. Dalam hal ini, Akta RTI digunakan untuk mempromosikan pemberian pelayanan yang lebih efisien di segala sektor publik.

Di banyak negara, orang-orang, yang seringkali bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, telah menerapkan undang-undang RTI untuk membantu mereka dalam advokasi mereka untuk pemberian pelayanan yang lebih baik. Di Afrika Selatan, misalnya, Pusat Saran Demokrasi Terbuka (Open Democracy Advice Centre/ODAC) telah mencatat bagaimana kelompok-kelompok lokal memanfaatkan undang-undang RTI untuk mendapatkan pengiriman air. Penduduk-penduduk desa di Emkhandlwini tidak memiliki air, sedangkan desa-desa tetangga justru menerima kiriman air dari tangki-tangki kota. Dengan bantuan ODAC, semua penduduk desa tersebut mengarsip permohonan RTI untuk berita acara dari rapat-rapat dewan yang membahas dan menyetujui program-program air, untuk Rencana Pembangunan Terpadu (Integrated Development Plan/IDP) dari dewan dan untuk anggaran IDP. Informasi ini menunjukkan bahwa ada rencana untuk mengirim air ke seluruh wilayah, namun entah bagaimana Emkhandlwini tidak termasuk di dalamnya.[4] Dibekali dengan informasi ini, para penduduk desa dapat mempertegas kembali tuntutan mereka untuk mendapatkan kiriman air.

ODAC juga bertaut dengan cerita yang sama dari suatu komunitas kecil bernama Weston, Cape bagian Timur di mana, meskipun telah dibangun lahan layanan untuk 40 rumah, namun tidak satupun rumah benar-benar telah dibangun. Serangkaian permohonan RTI, termasuk untuk kontrak lahan dan kontrak-kontrak dengan pengembang lahan di wilayah tersebut, memberikan cukup tekanan hingga 23 rumah akhirnya dibangun. Pada akhirnya, satu permohonan menunjukkan bahwa Anggota Dewan Eksekutif Provinsi untuk Perumahan telah menyetujui pembangunan 40 unit tempat tinggal di Weston, dan jumlah ini akhirnya diberikan kepada masyarakat.[5]

Melawan Korupsi dan Kejahatan Lain
Korupsi merupakan kejahatan sosial yang sangat serius di banyak negara, menjejalkan tekanan yang signifikan pada pemberian pelayanan sosial tidak hanya dengan menguras habis sumber daya yang langka, namun juga merongrong efisiensi lantaran melibatkan biaya transaksi yang mengerikan. Ada sangat banyak contok media yang menggunakan undang-undang RTI untuk mengekspos kasus-kasus korupsi kelas tinggi.

Salah satu kasus korupsi yang sangat mengundang banyak perhatian baru-baru ini adalah skandal pengeluaran Anggota Parlemen di Inggris. Anggota Parlemen berjuang mati-matian untuk mencegah tersiarnya rincian pengeluaran mereka. Ironisnya, informasi ini dibocorkan kepada surat kabar Daily Telegraph, yang mulai mempublikasikannya pada tanggal 8 Mei 2009, hampir dua bulan sebelum informasi tersebut dipublikasikan secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 1 Juli 2009. Informasi merupakan petunjuk tentang upaya sangat keras dari Anggota Parlemen untuk merahasiakannya. Ada banyak kasus pengeluaran yang memalukan, dan lebih banyak lagi contoh klaim-klaim pengeluaran yang tidak patut.[6] Puluhan Anggota Parlemen mengumumkan bahwa mereka tidak akan mencalonkan diri kembali setelah terungkapnya klaim-klaim pengeluaran mereka. Lalu, Ketua Dewan, Michael Martin, terpaksa mundur setelah dengan gigih berupaya memblokir pengungkapan informasi tersebut, satu-satunya yang pernah terjadi dalam 300 tahun berdirinya institusi sang Ketua.[7]

Kurang diketahui, namun juga tidak kurang penting, adalah banyaknya contoh tentang warga negara dan kelompok masyarakat sipil yang menggunakan RTI untuk membeberkan korupsi, sering terjadi di tingkat daerah. Barangkali kasus yang paling dramatis, dan sangat berpengaruh, adalah yang terjadi di India, di mana dorongan utama untuk undang-undang RTI berasal dari penggunaan informasi untuk membeberkan korupsi massif di tingkat daerah.

Pelopor dalam hal ini adalah Mazdoor Kisaan Shakti Sangathan (MKSS), sebuah organisasi akar rumput yang massif, berbasis di Rajasthan, India, dan tumbuh dari perjuangan lokal untuk upah minimal. Secara historis, masyarakat lokal sangat sulit mendapatkan upah minimal yang sudah seharusnya bisa mereka dapatkan. Isu ini menjadi penting saat pemilihan, di mana para politisi mengumbar janji-janji manis demi memperoleh suara dukungan, namun janji-janji itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam perubahan yang sifatnya langgeng. Seiring waktu, para peserta kampanye menyadari bahwa perubahan nyata tergantung pada memastikan bahwa dokumentasi yang relevan, khususnya pasukan kerahan,[8] dibuat terbuka.

Selama ini, MKSS mengembangkan strategi pemberdayaan yang baru berdasar sebuah ide bernama ‘jan sunwai’ atau ‘peradilan yang terbuka’. Ide ini melibatkan peran orang-orang secara bersama-sama dalam pertemuan masyakarat lokal, dipimpin oleh orang luar yang dihormati, biasanya pengacara, aktivis, akademisi atau jurnalis. Pada pertemuan ini, dokumen-dokumen resmi – terkait dengan laporan pembangunan untuk bangunan sekolah, Panchayat bhawan dan patwari bhawan,[9] bendungan, jembatan, dan bangunan lokal lainnya – yang telah diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi atau dari pejabat-pejabat yang tidak tahu keterlibatan mereka, dibacakan saja.

Tak jarang mereka tertawa ketika laporan-laporan tersebut dibacakan oleh karena terdapat informasi yang salah di dalamnya, seperti tagihan untuk transportasi material sejauh 5 km, padahal jarak sebenarnya hanya 1 km, atau orang-orang yang terdaftar dalam pasukan kerahan yang hidup di kota-kota lain atau sudah meninggal. Perihal ini menunjukkan, di hadapan semua desa, bahwa pejabat yang suka korupsi mengeruk sejumlah uang dan bahwa upah minimal dibayarkan hanya sebatas di atas kertas. Orang-orang yang diintimidasi kini memiliki wadah untuk berbicara.

Seiring waktu, proses ini membuahkan dukungan yang meluas untuk hak atas informasi pada tingkat rakyat bawah dan di antara kelas-kelas menengah yang sebelumnya tidak mendukung rakyat miskin, namun kini berbicara lantang menentang korupsi, di mana mereka sadari juga telah merugikan mereka.[10]

Ada banyak contoh lainnya tentang betapa kuatnya keterbukaan di tangan rakyat yang digunakan untuk melawan korupsi. Di Meksiko, misalnya, undang-undang tentang hak atas informasi dihargai secara luas dengan hilangnya “penerbang” sama sekali secara maya, pegawai pemerintah yang digaji namun sama sekali tidak melaporkan pekerjaannya secara nyata. Hal ini digerakkan oleh sejumlah permohonan untuk informasi dari orang-orang yang diduga melakukan kesalahan, namun tidak bisa membuktikannya, tanpa undang-undang RTI.[11]

Pada awal tahun 1998, tak lama setelah undang-undang RTI Thailand diadopsi pertama kali, seorang orangtua, Sumalee Limpa-owart, menggunakannya untuk melawan korupsi dalam sistem pendidikan. Putrinya tidak diluluskan ketika akan memasuki Kasetsart Demonstration School (KDS) yang prestisius, sebuah sekolah yang didanai Pemerintah dana sangat terkenal. Penerimaan murid baru diduga didasarkan pada ujian masuk yang bersaing. Yang mengejutkan, meski demikian, dewan murid sebagian besar terdiri dari dek sen (anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga elit), di mana mengarah pada sebuah persepsi yang terbentuk secara luas bahwasanya “uang sogokan” atau bentuk lain penyuapan merebak.

Sumalee mengirim surat ke sekolah tersebut untuk meminta lembar nilai dan lembar jawaban putrinya dan 120 murid yang diluluskan. Ketika dia sama sekali tidak mendapatkan tanggapan, dia mengisi petisi berdasarkan Akta Informasi Resmi dan pada akhrinya mengajukan kasus tersebut ke Komisi Informasi resmi, yang memerintahkan adanya keterbukaan informasi. Para orang tua anak-anak yang telah diluluskan maju ke pengadilan, menolak kasus mereka. Sumalee akhirnya diberi akses untuk melihat lembar jawaban dan lembar nilai pada Maret 1999. Pada saat itu, sekolah tersebut sudah meluluskan praktik-praktik korupsi dalam pemrosesan penerimaan siswa baru untuk 38 murid.[12]

Lebih dekat ke rumah menjadi kisah yang luar biasa tentang kekuatan informasi untuk mengurangi korupsi atau ‘penangkapan’, seperti yang kadang-kadang disebut secara halus, dalam sistem pendidikan Uganda. Satu fitur dari sistem ini, setidaknya pada tahun 1990-an, adalah transfer modal yang signifikan ke sekolah-sekolah melalui otoritas setempat. Survei pelacakan pengeluaran publik (PETS) pada pertengahan tahun 1990-an mengungkapkan bahwa 80% dari dana tersebut tidak pernah sampai ke sekolah-sekolah. Salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mempublikasikan data di surat kabar-surat kabar setempat mengenai transfer modal bulanan yang telah dibuat untuk pemerintah lokal. Hal ini berarti bahwa pejabat di sekolah dan para orang tua dapat mengakses informasi tentang ukuran transfer (yang dimaksud). Pada tahun 2001, tingkat penangkapan menurun hingga 20%.[13]

Di banyak negara, undang-undang RTI juga telah digunakan oleh warga negara untuk melindungi hak-hak mereka. Pada tahun 2006, misalnya, permohonan RTI kepada BBC mengungkapkan bahwa siaran layanan publik unggulan membayar koresponden berita wanita yang bekerja dalam siaran berita utama pukul Satu, Enam, dan Sepuluh sejumlah £6,500, kurang dari rekan pria mereka.[14] Meskipun BBC mengklaim bahwa hal ini bukan sebuah diskriminasi, dan semata-mata merefleksikan perbedaan usia di antara masing-masing staf,[15] namun tetap saja hal ini menyebabkan permintaan untuk mengkaji gaji yang komprehensif.[16]

Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan
Undang-undang RTI memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembuatan keputusan. Tanpa informasi, warga negara bahkan tidak bisa mengetahui bahwa proses pembuatan keputusan sedang berlangsung, atau mereka tidak mengetahui bagaimana mereka dapat memberikan masukan untuknya. Bahkan jika mereka mengetahui hal ini, partisipasi efektif kerap tergantung pada kepemilikan akses ke informasi mendasar dan latar belakang relevan yang berkaitan dengan proses tersebut. Orang-orang dan kelompok masyarakat sipil di negara-negara seluruh dunia telah menggunakan undang-undang RTI untuk mendorong kemampuan untuk berpartisipasi.

Sebagai contoh, Undang-undang Slovakia mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemanenan pohon-pohon di hutan-hutan untuk membuat rencana manajemen hutan, yang harus disetujui oleh Menteri Pertanian. Secara historis, rencana-rencana ini merupakan dokumen-dokumen yang diklasifikasikan. LSM setempat, Gerakan Perlindungan Hutan (Serigala) Vlk nantinya dikelola untuk mendapatkan akses ke rencana-rencana ini, berdasarkan undang-undang RTI yang diadopsi baru-baru ini, setelah Mahkamah Agung mengatur bahwa mereka tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan undang-undang yang baru. Menggunakan informasi dalam rencana-rencana ini, Vlk mengadakan kampanye dengan sukses untuk kawasan-kawasan hutan yang lebih luas agar dilindungi sebagai cadangan-cadangan alam.

Secara signifikan, pada tahun 2005, amandemen diperkenalkan untuk peraturan kehutanan dalam rangka memastikan bahwa informasi dan materi latar belakang yang digunakan dalam mengembangkan rencana-rencana manajemen hutan dibuat terbuka. Amandemen-amandemen baru juga menjadi preseden untuk partisipasi publik dalam pengembangan rencana manajemen hutan dengan membuka kesempatan bagi perwakilan-perwakilan LSM untuk hadir dalam rapat-rapat resmi.[17]

Di Selandia Baru, peserta kampanye telah menggunakan undang-undang RTI untuk mengkampanyekan keterbukaan yang lebih besar mengenai makanan GM. Sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas terhadap makanan GM, Partai Hijau Aotearoa Selandia Baru menggunakan undang-undang RTI pada tahun 2006 untuk mengakses dokumen Kabinet yang mengungkapkan bahwa pemerintah Selandia Baru merencanakan untuk memveto aturan-aturan pelabelan “negara asal” tanpa menyelenggarakan konsultasi publik atau debat parlementer. Partai Hijau memperkenalkan RUU pada pelabelan makanan yang akan secara signifikan meningkatkan persyaratan pelabelan. Meskipun RUU tersebut dikalahkan dengan mudah, kampanyenya menghasilkan publisitas besar-besaran dan pemerintah terpaksa memperkenalkan aturan-aturan pelabelan negara asal untuk makanan-makanan impor.[18]

Di Uganda, proyek bendungan Bujagali telah menjadi sangat kontroversial. Greenwatch Limited, sebuah LSM lingkungan, berhasil mempetisi Mahkamah Agung, berdasarkan jaminan RTI di konstitusi Uganda, untuk meminta penyiaran dokumen utama tentang proyek bendungan tersebut. Pemerintah Uganda dan Bank Dunia keduanya telah menolak untuk menyiarkan dokumen tersebut, dan pemerintah bahkan menyangkal akan keberadaannya. Suatu analisa dokumen oleh Jaringan Sungai-sungai Internasional menyatakan bahwa hal tersebut akan mengarah pada peningkatan-peningkatan signifikan dalam biaya daya untuk rakyat Uganda.[19] Masalah ini dan yang lainnya berkaitan dengan bendungan pada awalnya mengarah pada penarikan dukungan dari para pendana seperti Bank Dunia, meskipun pendanaan tersebut kemudian disimpan dan proyeknya kini akan diselesaikan pada tahun 2012.[20]

Data Pemerintahan Terbuka
Ide mengenai data pemerintahan terbuka (DPT), yang merujuk pada keterbukaan oleh otoritas publik rangkaian data dalam format mesin terbaca dan terbuka, bebas hak cipta atau batasan penggunaan kembali yang lainnya, telah secara meningkat menjadi popular pada tahun-tahun ini. Penggila komputer dan yang lainnya telah meletakkan rangkaian data ini dalam beberapa penggunaan yang sangat imajinatif, menciptakan keuntungan bagi warga negara dan bisnis-bisnis serupa. Diyakini lebih luas bahwa DPT telah membuat kontribusi ekonomi yang signifikan, dan banyak pemerintahan kini menyediakan banyak informasi dengan gratis untuk dimuat.[21]

Peningkatan jumlah pemerintahan kota tengah mempersiapkan situs-situs DPT, bersama dengan beberapa pemerintahan nasional.[22] Rangkaian-rangkaian data yang diadakan di situs-situs ini dapat digunakan oleh para pemrogram untuk menciptakan semua bentuk aplikasi yang mampu memenuhi banyak tujuan. Sebagai contoh, salah satu dari tiga aplikasi yang difiturkan pada situs DPT pemerintah Inggris menyediakan data pekerjaan jalan yang terjadwal di Inggris, dipisah oleh wilayah, yang memungkinkan para pengendara merencanakan perjalanan sehingga dapat menghindari mereka. Aplikasi DPT Inggris lainnya yang sangat bermanfaat adalah Ke mana Uangku Pergi (http://wheredoesmymoneygo.org/), di mana memberikan informasi yang mudah diakses oleh warga tentagn bagaimana pajak-pajak mereka digunakan, termasuk melalui penggunaan teknik visual (seperti bagan gelembung yang menunjukkan pengeluaran secara bergambar).

Manfaat langsung dari DPT, paling tidak untuk sementara waktu ini, adalah secara luas bergantung pada akses ke Internet, yang tetap terbatas di negara-negara lebih miskin seperti Zambia. Pada waktu yang sama, hal ini dimitigasikan oleh dua faktor. Faktor pertama bahwa, di kebanyakan negara, akses ke Internet meningkat dengan pesat. Faktor kedua, kerap terdapat manfaat hilir bagi warga negara selain bagi mereka yang secara langsung menggunakan DPT, misalnya dalam bentuk efisiensi bisnis promosi dan semacamnya.

Kesimpulan
Di negara-negara di mana undang-undang tentang hak atas informasi belum dibuat, tidaklah selalu jelas bagi masyarakat mengenai alasan mereka bisa sangat tertarik terhadapnya di tahun-tahun ini. Di negara-negara lebih miskin, seperti Zambia, pada khususnya, adopsi undang-undang RTI tampaknya merupakan sebuah kemewahan yang tidak penting, mengingat banyaknya kebutuhan pembangunan yang sangat menekan. Acapkali, persepsi tentang undang-undang ini adalah kesemuanya itu untuk keuntungan media, terutama, yang sudah terkesan sebagai pemain yang diistimewakan di dalam masyarakat.

Pada kenyataannya, pengalaman banyak negara yang bertahan lama di wilayah-wilayah seluruh dunia dengan jelas menunjukkan pentingnya undang-undang RTI yang tidak hanya dirasakan oleh media, melainkan juga secara langsung berguna bagi masyarakat. Penggunaan-penggunaan yang dibuat masyarakat atas undang-undang ini menjangkau dari keduniaan secara relative – seperti pengaksesan informasi personal seseorang – hingga penggunaan yang jauh lebih penting, seperti meningkatkan pemberian pelayanan, baik atas dasar individu ataupun komunitas, yang mengekspos korupsi dan memupuk partisiopasi dalam pembuatan kputusan dan meningkatkan advokasi sosial.

Kenyataan bahwa media kadangkala menjadi pemangku kepentingan yang paling banyak mengundang perhatian dan terlihat berkaitan dengan undang-undang RTI tidak boleh mengaburkan situasi yang nyata. Di kebanyakan negara dengan sistem RTI yang mapan, masyarakat biasa dan LSM mebuat proporsi paling besar dari semua pemohon. Muncul tanggapan yang baik menyangkut hal ini, yakni bentuk-bentuk keuntungan langsung yang diberikan undang-undang ke masing-masing orang, sepanjang pembahasan-pembahasan yang diuraikan dalam makalah ini.

 

[1] Lihat, sebagai contoh, Claude Reyes and Others v. Chile, 19 September 2006, Seri C No. 151, para. 77 (Pengadilan Hak Asasi Antar Amerika) dan Társaság A Szabadságjogokért v. Hungary, 14 April 2009, Aplikasi No. 37374/05 (Pengadilan Hak Asasi Eropa).

[2] Lihat, sebagai contoh, edaran pers tanggal 21 Februari 2011 oleh Forum LSM Hak Asasi Independen di Mesir. Terdapat di: http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2762.aspx.

[3] Participatory Research in Asia (PRIA) (2008), Tracking Right to Information in Eight States: 2007. New Delhi: PRIA. Hal. 19-20.

[4] Digging out the truth, dogged ODAC holds on: ODAC 5 Year Review, hal. 9. Dalam arsip dengan pengarang.

[5] Idem., hal. 8.

[6] Daftar lengkap klaim-klaim yang diinvestigasi oleh Daily Telegraph dapat dilihat di: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/5297606/MPs-expenses-Full-list-of-MPs-investigated-by-the-Telegraph.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2010.

[7] Lihat: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8057203.stm.

[8] Daftar orang-orang yang dipekerjakan dan dibayar gajinya.

[9] Bangunan-bangunan yang dibuat untuk para fungsionaris tingkat desa.

[10] For more information on this look on the MKSS website: http://www.mkssindia.org/.

[11] Sobel, David, Bethany Noll, Benjamin Bogado, TCC Group and Monroe Price (2006): The Federal Institute for Access to Information in Mexico and a Culture of Transparency (Annenberg School for Communications, University of Pennsylvania), p. 41.

[12] Lihat Mendel, Toby, “Corruption, Access to Information and Human Development” dalam Rajivan, A. dan Ramesh, G., eds., Perspectives on Corruption and Human Development (2009, New Delhi, Macmillan), hal. 849.

[13] Reinikka, Ritva dan Svensson, Jakob, The Power of Information: Evidence From a Newspaper Campaign to Reduce Capture, Desember 2003. Dapat dilihat di: http://emlab.berkeley.edu/users/webfac/emiguel/e271_s04/jakob.pdf. Ada beberapa bukti bahwa tidak semua reduksi dikarenakan transparansi, namun setiap orang sepakat bahwa hal ini memainkan peran utama. Lihat Hubbard, Paul, Putting the Power of Transparency in Context: Information’s Role in Reducing Corruption in Uganda’s Education Sector, Pusat untuk Pembangunan Global, Makalah Kerja, Nomor 136, Desember 2007.

[14] Lihat The Independent, “Reporter wanita dibayar £6,500 kurang dari reporter pria oleh BBC “, 8 Desember 2006.

[15] Koresponden wanita terkait berusia rata-rata 41 tahun, dibandingkan usia koresponden pria yang 46 tahun.

[16] Inisiatif Hak Asasi Persemakmuran, catatan  NOTEREF _Ref160861972 \h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100360030003800360031003900370032000000 , hal. 72.

[17] Lihat Inisiatif Hak Asasi Persemakmuran, Our Rights, Our Information: Empowering people to demand rights through knowledge, hal. 64-65. Dapat dilihat di: http://www.humanrightsinitiative.org/publications/rti/our_rights_our_information.pdf.

[18] Idem., hal. 57-58.

[19] Lihat Transparency International Kenya, Adili Newsletter #58, 2004, hal. 5. Dapat dilihat di: http://www.tikenya.org/documents/Adili58.pdf.

[20] Lihat Versi Baru, “Bendungan Bujagali akan sipa tahun depan”, 12 Maret 2010. Dapat dilihat di: http://www.newvision.co.ug/D/8/12/712732.

[21] Sebagai contoh, Peta Survei Peraturan Inggris, yang digunakan untuk dijual, kini tersedia secara elektronik dan gratis. Lihat http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/getamap/.

[22] Lihat, sebagai contoh, http://data.gov.uk/, dikelola oleh pemerintah Inggris, yang menggembor-gemborkan telah memuat lebih dari 5.600 rangkaian data, bersama dengan banyak aplikasi yang dijalankannya.