21 Feb 2018 23:33 pm

Menelusuri Informasi Dokumen Migas di Lapangan Banyu Urip

9 Mar 2012 11:18 am - admin

Oleh Anas Abdul Ghofur

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bojonegoro sudah terbentuk. Agak mengecewakan. Sebab, meski telah terbentuk, mereka mengakui belum bekerja memberikan layanan informasi kepada publik. Pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat baru akan dilaksanakan pada 2012. Para pengurus PPID ini dikukuhkan dalam SK No. 188/54/KEP/412.11/2011. “Kami juga belum mempunyai sekretariat,” kata Hari Purnomo, Kepala PPID Bojonegoro, mengeluh. Pengukuhan PPID juga baru pada September lalu dengan SK dari Bupati Bojonegoro. Tahap awal pembentukan PPID pada Mei lalu. Saat itu, Kominfo Jawa Timur mengadakan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pembentukan PPID di tingkat kabupaten/kota. “Bulan depan (November—Red.), seluruh PPID se-Jawa Timur akan dikumpulkan di Ngawi oleh pemerintah pusat,” ujar Hari. Saat ini, PPID Bojonegoro masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Karena PPID Bojonegoro masih belum siap beroperasi memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, saat mencari dokumen, penulis akhirnya menggunakan form sendiri untuk meminta dokumen kepada sejumlah pejabat yang berkaitan memberikan informasi. Misalnya, untuk dokumen APBD, penulis mengajukan permohonan kepada sekretariat DPRD. Begitu pula untuk pemerintah kabupaten, pengajuan dokumen diberikan kepada sekretaris masing-masing dinas terkait.

Permintaan dokumen di Bojonegoro tidak ada kendala. Sejumlah pejabat cukup terbuka memberikan dokumen yang diminta penulis. Misalnya, ketika bertemu dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota (DPPKA) Bojonegoro, Herry Sudjarwo, sejumlah dokumen yang diminta oleh penulis langsung diberikan. Bertemu dengan Bupati Suyoto pun tak sulit. Begitu pula saat meminta dokumen APBD ke Sekretaris DPRD Bojonegoro, sejumlah dokumen APBD mulai tahun 2009, 2010, hingga 2011 diberikan kepada penulis.

Berbeda dengan di Bojonegoro, di Blora, ada kendala yang cukup mengganggu karena sejumlah aktivis dan orang dekat Bupati Blora, Djoko Nugroho, memberikan saran kepada penulis agar tak perlu bertemu orang nomor satu di Blora tersebut. Alasannya, ada sentimen yang sangat kuat antara Blora dan Bojonegoro. Sentimen itu terkait masih belum ada kejelasan soal dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Blora. Blora juga menganggap Bojonegoro terlalu banyak menerima keuntungan dari Lapangan Banyu Urip tanpa mengajak dan bekerja sama mendapatkan DBH dari Blok Cepu. Misalnya, tuntutan Bojonegoro meminta penggantian nama dari Blok Cepu menjadi Blok Bojonegoro. Selain itu, rencana Bojonegoro untuk membangun bandara ternyata juga memicu sentimen bagi Blora. Sebab, di Blora, terutama di Cepu, sudah ada lapangan terbang, tapi tidak lagi berfungsi. “Kamu (penulis—Red.) bisa dianggap mata-mata oleh Blora jika meminta dokumen yang menyangkut migas,” ujar Imam, salah satu orang paling dekat dengan Bupati Blora. Imam juga salah satu Direktur PT Blora Patra Gas. Perusahaan ini merupakan salah satu usaha milik daerah yang menangani soal migas, juga termasuk perusahaan yang masuk dalam jajaran participating interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan Blok Cepu.

Untuk ExxonMobil, melalui Mobil Cepu Ltd. (MCL), setelah berkomunikasi lama, penulis akhirnya ditemui oleh manajer Rexy Mawardijaya dan bagian humas Feni. Sejumlah pertanyaan disampaikan penulis dan dijawab oleh pihak MCL. Hanya, ketika disinggung soal dokumen, MCL belum bisa memberikan kepada penulis. Alasannya, semua dokumen diberikan kepada BP Migas sebagai laporan.