21 Feb 2018 23:35 pm

Sulitnya Mencari Informasi

9 Mar 2012 11:19 am - admin

Oleh Asmaul Chusna

Pemerintah sebenarnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Komisi Informasi Pusat juga sudah ditindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Slip) sebagai salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Sesuai dengan petunjuk yang terangkum dalam Perki Slip, badan publik wajib memberikan pelayanan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon. Dalam hal ini, pemohon mengajukan surat resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Walaupun undang-undang itu telah diberlakukan, hingga kini di Kabupaten Kediri belum ada realisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang merupakan instansi berwenang mengaku masih membuat draf atau petunjuk tentang struktur organisasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Kardiyono, mengatakan masalah utama dalam merealisasikan undang-undang tersebut adalah anggaran. Selama ini, anggaran di dinasnya sangat terbatas, sementara keperluannya cukup besar.

“Kami masih membuat struktur saja sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP). Kami masih terbatas anggaran,” katanya berkilah.

Kardiyono menuturkan anggaran yang diterimanya selama 2011 dari APBD hanya Rp 750 juta setahun. Nominal itu memang naik daripada tahun sebelumnya, 2010, yang hanya Rp 450 juta.

Padahal cakupan kinerja dari instansi ini sangat besar. Tugas mereka adalah memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui internet, mengumpulkan masyarakat, mencetak koran, serta menjalankan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika lainnya.

Ia mengatakan anggaran itu sangat terbatas, terlebih lagi untuk instansi yang cukup besar dan banyak seperti ini. Jika harus membuat struktur baru, seperti PPID, anggaran yang ada tentunya harus lebih besar lagi.

Pihaknya juga belum bisa menjamin pada 2012 struktur PPID ini akan terealisasi. Jika pemerintah akan memberikan tambahan anggaran, hal itu mungkin bisa terealisasi. Namun sebaliknya, jika tetap, itu akan sulit. Saat ini, pihaknya hanya memaksimalkan fasilitas informasi di internet tentang Kabupaten Kediri yang memang sudah dibuat.

Karena di kabupaten belum dibentuk PPID, untuk mengajukan surat secara resmi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, prosesnya ditujukan langsung kepada bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kediri. Pelayanan satu pintu menjadi alasan sejumlah satuan kerja di daerah ini menolak melayani tanpa ada rekomendasi dari bagian humas untuk proses pemberitaan.

Surat masuk ke bagian Humas Pemkab Kediri diajukan pada 10 Oktober 2011 dengan tujuan Dinas Kesehatan mencari informasi tentang kasus gizi buruk, penanganan, hingga masalah audit keuangan.

Secara resmi, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga satu pekan berlangsung, belum ada jawaban. Setelah dikonfirmasi lagi, ternyata diminta langsung ke dinas terkait. Mereka memberi jawaban langsung, bukan secara resmi melalui surat.

Begitu juga dengan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri ketika mengajukan permohonan peminjaman perincian APBD 2010-2011. Surat resmi sudah diajukan, disertai lampiran KTP serta kartu pers, dan diberikan kepada bagian sekretariat daerah.

Satu pekan kemudian, mencoba konfirmasi, surat sudah berada di bagian hukum. Namun, di lembaga ini, pengajuan pinjaman ditolak dengan alasan bukan yang menerbitkan dan dianjurkan untuk mencari di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Mereka hanya bersedia memberikan informasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri. Informasi itu juga diberikan secara lisan. Mereka menolak memberikan fotokopi langsung dengan alasan tidak ada pegawai yang bertugas, hingga harus meminta izin untuk memfotokopi sendiri. Padahal surat sudah ada di bagian ini hampir satu pekan.

Bukan hanya wartawan yang kesulitan mendapatkan informasi, terutama audit, hingga harus mendekati orang tertentu untuk memperolehnya. Kalangan DPRD Kabupaten Kediri pun kesulitan mendapatkan salinan lewat softcopy langsung APBD kepada BPKAD, dengan alasan hanya instansi tertentu yang bisa memperolehnya karena untuk proteksi. Kalangan DPRD Kabupaten Kediri hanya mendapat salinan berupa buku dan hasil audit jika diminta.

Proses pencarian informasi bukan hanya dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kediri, melainkan hingga ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Surat dikirim pada 6 Oktober 2011, yang isinya tentang permintaan hasil audit Pemkab Kediri. Dalam surat pengajuan juga dilampirkan KTP dan kartu pers.

Satu pekan kemudian, bagian Biro Bagian Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri BPK RI menghubungi dan memberikan surat balasan berupa softcopy yang disimpan di dalam compact disk. Mereka juga meminta menulis surat balasan yang lampirannya sudah diberikan saat pengiriman CD tersebut, sebagai bukti surat sudah diterima.

Hal ini tentu berbeda sekali dengan pemberian informasi di tingkat pemerintah daerah, yang tidak menanggapi secara formal, melainkan secara langsung. Ini dimungkinkan karena yang meminta wartawan, sehingga mereka harus memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Masykuri, Wakil Bupati Kediri, menampik jika pemerintah tertutup memberikan informasi, khususnya hasil audit. Bahkan, demi mendekatkan diri dengan masyarakat luas, ia juga sudah bergabung dalam situs jejaring sosial Facebook. “Kalau saya sudah terbuka, saya juga punya Facebook,” kata mantan Camat Ngasem ini.