21 Feb 2018 23:36 pm

Laporan Realisasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

9 Mar 2012 11:21 am - admin

Oleh Ayu Prawitasari

 

Secara umum, sejumlah instansi yang saya datangi untuk mencari informasi mengenai program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) sudah tahu mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bahkan, di Kota Solo sudah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) utama yang saat ini dipegang oleh Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo). Sementara itu, PPID pembantu dipegang oleh sekretaris yang ada di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Di SKPD Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo sebagai otoritas program PKMS, PPID saat ini dipegang oleh Sekretaris Dinas Yanti Winoh Latinsah. Menghubungi Yanti tidak terlalu sulit, tapi juga tak mudah. Sebab, saat saya ingin menemui Yanti secara langsung, staf DKK meminta saya menemui Kepala DKK, Siti Wahyuningsih, terlebih dulu.

Beberapa kali saya datangi DKK untuk mencoba menemui Kepala DKK, tapi hasilnya nihil. Kalau tidak sedang ada acara, biasanya yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Akhirnya, saya mengirim short message service (SMS) yang isinya adalah tujuan saya untuk mencari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). Dari SMS itu saya mendapat jawaban supaya langsung menemui Sekretaris DKK Yanti Winoh.

Memang, tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat permohonan informasi, yakni pada 5 Oktober, pertemuan saya dengan Yanti berlangsung pada 7 Oktober atau satu hari setelah surat itu diterima bagian sekretariat. Saat bertemu dengan Yanti pada 7 Oktober lalu, saya langsung melakukan sedikit wawancara dengan yang bersangkutan yang kala itu didampingi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PKMS, Ida Angklaita.

Di akhir wawancara, Yanti berjanji memberikan dokumen yang saya minta pada Senin (10 September). Namun, untuk sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwali), saya diminta mengopi sendiri karena jumlahnya banyak. Dari empat item permintaan saya, salah satu item, yakni klaim pasien atas nama Suwanti, sempat memicu perdebatan antara Yanti dan Ida. Pasalnya, Ida semula menolak memberikan data itu lantaran masuk kategori rahasia (berisi rekam medik pasien yang bersangkutan). Namun Yanti meminta data klaim tetap diberikan, meski hanya sebatas angka global (tanpa perincian rekam medik) karena sifat informasi tidak rahasia.

Sangat berbeda dengan kondisi di DKK, situasi di RSUD Dr. Moewardi cenderung lebih tertutup. Semula saya tidak berhubungan dengan rumah sakit ini, kecuali untuk kepentingan klarifikasi. Sebab, saya tidak membutuhkan data tentang rumah sakit. Baru, setelah mentor saya meminta saya melakukan sedikit revisi dan penyediaan dokumen tambahan tentang MoU antara RSUD Dr. Moewardi dan DKK, akhirnya saya harus berurusan dengan rumah sakit ini.

Kali pertama berhubungan dengan RSUD, saya langsung ditemui oleh pejabat humas yang dipegang oleh Mulyani. Pertemuan kami baru berjalan beberapa menit karena setelahnya yang bersangkutan memaki-maki saya. Kemarahan pejabat humas tersebut dipicu lantaran saya telah melakukan wawancara dengan sejumlah kerabat pasien tanpa izin direksi rumah sakit. Walhasil, saya disebut sebagai wartawan liar dan tukang fitnah.

Versi Mulyani, aturan rumah sakit mengharuskan setiap wartawan melapor dulu ke bagian humas untuk setiap peliputan yang berkaitan dengan RSUD Dr. Moewardi. Sebatas permintaan konfirmasi di bagian akhir peliputan tidak diperbolehkan. Aturan kedua dalam peliputan di RSUD Dr. Moewardi, setiap wartawan akan didampingi oleh pejabat humas atau dengan kata lain tidak boleh berjalan sendiri.

Hampir satu jam, barulah saya bisa mengatakan tujuan saya datang ke rumah sakit adalah untuk meminta dokumen MoU antara RSUD Dr. Moewardi dan DKK yang dijawab dengan penolakan. Menurut Mulyani, dokumen itu bersifat rahasia. Akhirnya, saya mengatakan akan kembali lagi keesokan harinya dengan membawa surat permohonan informasi tentang MoU. Saya juga menegaskan pihak rumah sakit harus memberikan jawaban secara tertulis untuk surat permohonan itu.

Usai bertemu dengan Mulyani, saya akhirnya menghubungi Direktur RSUD Dr. Moewardi, Dr. Basuki. Saya komplain dengan pernyataan pejabat humas dan saya menginformasikan akan kembali ke RSUD keesokan harinya untuk menyerahkan surat permohonan informasi. Di luar dugaan, Dr. Basuki meminta maaf atas perlakuan tidak enak yang saya terima dan mempersilakan saya datang kembali keesokan harinya dengan sebuah surat.

Masih pada hari yang sama, sorenya Dr. Basuki kembali menelepon saya. Dia minta saya datang menemuinya besok tanpa membawa surat. Dia berjanji akan memberikan informasi yang saya inginkan, tapi saya diminta tidak perlu membawa surat permohonan. Janji itu terbukti ketika saya datang keesokan harinya ke rumah sakit. Namun, yang agak mengecewakan, pihak rumah sakit tetap tidak mau memberikan salinan dokumen MoU. Saya hanya diperbolehkan melihat dan mencatat sebagian isi MoU. Alasan mereka tidak mau memberikan dokumen, setelah berkonsultasi dengan DKK, mereka melarang pihak rumah sakit mengeluarkan salinan dokumen MoU kepada pewarta.