13 Dec 2017 18:18 pm

PPID dalam Sekejap

9 Mar 2012 11:22 am - admin

Oleh Kusti’ah

 

Ruangan itu memanjang berukuran 7 x 25 meter yang disekat-sekat menjadi kubikel kecil yang masing-masing seluas 4 meter persegi.

Di salah satu sudut ruangan yang berada di lantai dua ini, bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berada. Bagian ini hanya diisi dua orang pegawai yang mengurusi lalu lintas surat yang keluar dan masuk.

Yang mengurus bagian ini bernama Ratih Maulia dan seorang rekan perempuannya. Siang itu, pertengahan Oktober lalu, Ratih baru saja masuk ruangan. Usai makan siang, ia duduk di kursinya dan mengamati amplop putih yang tergeletak di depannya. Sekitar dua menit perempuan 25 tahun ini membolak-balikkan amplop itu.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)?” bisiknya pelan. Karena bingung, mungkin baru pertama kali mendengar jabatan itu di lembaganya, pergilah Ratih kepada atasannya.

Bukannya diarahkan ke bagian tertentu, atasannya justru mengira itu surat salah alamat. “Tidak usah pusing-pusing, terima saja surat itu, kalau alamatnya salah ya tidak usah dibalas. Anggap saja tidak pernah ada surat yang masuk,” kata suara laki-laki yang menurut Ratih adalah suara atasannya, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPD RI.

Jurnal Parlemen, yang mengamati kejadian itu dari tempat agak jauh, mendengar suara atasan Ratih kembali terdengar. “Tidak perlu bersusah payah menjelaskan kepada siapa surat putih itu harus disampaikan. Yang terpenting TU sudah menerimanya. Persoalan dibalas atau tidak, kita jangan pusing-pusing. Malah enak (kalau alamatnya salah), kita tidak perlu membalasnya,” ujarnya. Ratih pun kembali ke meja kerjanya.

Surat putih yang dibawa Ratih adalah surat permintaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) DPD RI Tahun 2011 yang ditujukan kepada PPID. Menurut keterangan Ratih, benar bahwa semua surat masuk lewat tata usaha. Namun alamat PPID yang tertulis di amplop putih tidak ada.

“Ini alamatnya salah, Mbak. Kalau yang diminta adalah informasi mengenai anggaran, seharusnya surat ini (alamatnya) ditujukan kepada bagian keuangan atau ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi),” katanya.

Ratih kemudian menawarkan diri menemui bagian Pusdatin Sekretariat DPD RI yang terletak di lantai empat. Kunjungan kami ke Pusdatin langsung disambut hangat oleh seorang perempuan separuh baya yang sedang duduk tak jauh dari pintu, yang saat itu sedang berbicara dengan seorang perempuan muda. Dia adalah Kepala Bidang Informasi sekretariat DPD RI Risnawati. Setelah Ratih menjelaskan maksud kedatangannya, Risnawati mempersilakan kami duduk.

Membaca sekilas alamat yang tertera dalam amplop, Risnawati mengernyitkan dahi. “Kalau yang dimaksud adalah informasi tentang anggaran, surat ini seharusnya ditujukan kepada bagian keuangan,” katanya.

Menurut Risna, di DPD tidak ada PPID. Sementara itu, Pusdatin yang ia pimpin bukanlah lembaga yang mengurusi anggaran, melainkan hanya fokus terhadap informasi dan dokumentasi alias fokus mengurus situsmilik DPD RI.

“Selama saya menjabat sebagai kepala bidang informasi, tidak ada surat yang masuk meminta informasi tentang anggaran. Kami akan memberikan informasi hanya terkait website,” ujarnya.

Risna menambahkan bahwa anggaran menjadi domain bagian keuangan. Untuk mendapatkan informasi tentang DIPA dan RKA, katanya, bukan perkara mudah.

“Apalagi ini menyangkut anggaran rumah tangga lembaga,” katanya.

Selain mengajukan permintaan informasi tentang DIPA dan RKA kepada bagian keuangan DPD RI, Risna juga menyarankan supaya surat tersebut diberikan kepada Sesjen DPD RI (Sekretaris Jenderal DPD RI). Pasalnya, apabila dari bagian keuangan tidak memberikan, paling tidak ada harapan untuk mendapatkannya dari Sesnas. “Meskipun itu sulit,” ujarnya.

***

Tak dinyana, lembaga sebesar DPD tidak mempunyai PPID yang merupakan kewajiban bagi semua lembaga yang sudah diatur undang-undang. Namun kenyataan ini berbeda lima hari kemudian.

Di hari kelima, seorang pegawai yang mengatasnamakan anggota staf PPID bernama Anwar menghubungi. “Permintaan Ibu sudah bisa diambil di lantai II, ruang Pusdatin Gedung DPD RI,” katanya.

Anwar mengatakan, atasannya, Syiaruddin, menitipkan berkas DIPA dan RKA DPD tahun 2011 kepadanya untuk diserahkan kepada penulis.

Di dalam surat pengantar Nomor HM.320/64/DPD/X/2011 perihal penyampaian informasi publik tertera tanda tangan atas nama Syiaruddin sebagai PPID.

“PPID amanat undang-undang, jadi kami harus memiliki PPID untuk melayani permintaan publik yang ingin mendapatkan informasi,” kata Anwar. Ia sekaligus mengoreksi penjelasan Risnawati, Kepala Pusdatin, yang mengatakan DPD tidak memiliki PPID.

 “Pusdatin itu memiliki tiga cakupan, yakni mengelola informasi, data, dan pemberitaan media visual seperti web. PPID membawahi Pusdatin,” ujarnya.

Keberadaan PPID dalam lima hari ini cukup mengejutkan. Sebelumnya telah berulang kali penulis tanyakan kepada tata usaha ataupun bagian pusat data dan informasi, tapi bagian ini dinyatakan tidak ada. Dalam beberapa kesempatan, penulis mengatakan lembaga ini harus ada demi undang-undang yang berlaku dan mereka tetap bilang tidak ada. Namun beberapa hari kemudian PPID sudah ada di DPD.

***

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan setiap lembaga negara yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara harus memiliki PPID, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Pasal 13 UU KIP mengamanatkan setiap badan publik harus menunjuk PPID. Mereka adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik,” katanya.

Alamsyah menambahkan, jika badan publik tidak memiliki PPID, seyogianya mereka mempunyai lembaga yang mengurusi informasi dan data yang secara khusus ditunjuk untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik. Ia melanjutkan publik harus tetap dilayani, dan lembaga publik tidak boleh menolak permintaan masyarakat untuk mendapat informasi. “Kalau mereka (lembaga publik) repot, itu salah mereka sendiri kenapa tidak membentuk PPID. Apalagi ketentuan mengenai pembentukan PPID sudah diatur dalam UU KIP,” ujarnya.

Senada dengan Alamsyah, Koordinator Divisi Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi juga menyampaikan pendapat yang sama. Lembaga negara yang dibiayai dengan APBN harus menjunjung semangat good governance yang transparan dan akuntabel dengan membentuk PPID.

“Mereka (lembaga/badan negara) tidak boleh menolak masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Seharusnya lembaga negara memberikan informasi secara aktif sebelum masyarakat meminta,” katanya.

Uchok mengatakan, berdasarkan pengalaman lembaganya, Fitra, DPD RI merupakan institusi paling trbuka dalam memberikan informasi. Tidak seperti DPR RI atau kementerian, DPD selalu merespons permintaan informasi dan data yang diajukan Fitra.

“Penyajian DIPA dan RKA DPD tidak sejelas tahun sebelumnya. Sekarang alokasi anggaran tak disebutkan secara terperinci dan detail. Hanya gelondongan yang ditulis dengan klasifikasi rupiah murni atau RM,” katanya.

Uchok mensinyalir ada kesengajaan penyajian informasi supaya tidak mudah dibaca oleh masyarakat, baik LSM maupun masyarakat umum.