13 Dec 2017 18:18 pm

Laporan Permintaan DIPA dan Rencana Kerja

9 Mar 2012 11:27 am - admin

Oleh Kusti’ah

 

Pada 11 Oktober 2011, penulis mengajukan surat permohonan DIPA dan RKAKL DPD RI kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Namun, menurut salah seorang pegawai DPD, semua surat yang ditujukan kepada DPD biasanya diserahkan kepada bagian Tata Usaha Sekretariat DPD RI. Apalagi, katanya, dia tidak pernah mendengar ada PPID.

Sesuai saran seorang pegawai DPD tadi, saya kemudian menyerahkan kepada bagian TU Sekretariat DPD RI, yang saat itu diterima Ratih Maulia. Namun, senada dengan pegawai sebelumnya, Ratih mengatakan di DPD tidak ada PPID. Kata dia, PPID yang dimaksud dalam surat tersebut siapa?

Setelah penulis menjelaskan, Ratih kemudian berkonsultasi kepada atasannya lalu menyarankan supaya surat ditujukan kepada Kepala Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) DPD RI. Penulis kemudian mengikuti arahan Ratih, menyerahkan surat permintaan DIPA dan RKAKL kepada Kepala Pusdatin, Risnawati.

Bertemu dengan Risnawati, penulis menanyakan tentang PPID DPD RI. Menurut Risnawati, DPD tidak memiliki PPID. Jika ingin menanyakan informasi terkait anggaran DPD, penulis harus menemui bagian administrasi keuangan. Pusdatin sendiri, katanya, adalah bagian pengelola informasi dan data seputar DPD, khususnya mengelola situs DPD RI.

Adapun terkait anggaran, katanya, bagian keuanganlah yang mengetahui. Lalu, Risnawati menyarankan supaya penulis menujukan surat tersebut kepada Bagian Keuangan DPD RI atau mengirim langsung ke Sekretaris Jenderal DPD RI Siti Nurbaya Bakar pada Jumat (14 Oktober). Penulis memilih opsi kedua.

Empat hari kemudian (19 Oktober), penulis mendapat telepon dari pegawai DPD yang mengaku sebagai anggota staf PPID, Anwar. Dia mengatakan penulis bisa mengambil data yang diminta di DPD.

Anwar mengatakan, atasannya, Syiaruddin, menitipkan berkas DIPA dan RKA DPD tahun 2011 kepadanya untuk diserahkan kepada penulis. Di dalam surat pengantar Nomor HM.320/64/DPD/X/2011 perihal penyampaian informasi publik, tertera tanda tangan atas nama Syiaruddin sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“PPID amanat undang-undang. Jadi, kami harus memiliki PPID untuk melayani permintaan publik yang ingin mendapatkan informasi,” kata Anwar.

Adapun penjelasan Risnawati, Kepala Pusdatin yang mengatakan DPD tidak memiliki PPID, menurut Anwar, tidak benar adanya.

“Pusdatin itu memiliki tiga cakupan, yakni mengelola informasi, data, dan pemberitaan media visual seperti web. PPID membawahi Pusdatin,” ujarnya.

Penulis menemui anggota staf PPID di lantai dua. Tidak ada nama PPID yang tertulis di daun pintu atau bagian dinding lainnya seperti ruangan lain. Ruangannya pun berada di depan ruang Pusdatin, tempat Risnawati dan anak buahnya berkantor.