13 Dec 2017 18:12 pm

Pengalaman Upaya Memperoleh Informasi Publik

9 Mar 2012 11:30 am - admin

Oleh Mahbub Djunaidi

 

Pada 27 September 2011, saya membuat dua surat permohonan informasi publik, sesuai format formulir yang saya unduh di situs komisi informasi (www.komisiinformasi.go.id). Surat pertama saya tujukan kepada bagian hubungan masyarakat kantor DPRD Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Isinya, saya meminta informasi publik berupa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD serta dokumen Penjabaran APBD tahun 2009, 2010, dan 2011. Namun pegawai bagian humas di dua kantor DPRD itu menyatakan tidak bisa menerima surat permohonan yang saya kirimkan. Ia beralasan semua permohonan informasi publik harus lewat bagian hubungan masyarakat (humas) kantor pemerintah kabupaten (pemkab).

Akhirnya, pada 28 September, saya ajukan surat permohonan itu ke kantor bagian humas Pemkab Jember dan Pemkab Bondowoso. Namun kepala bagian humas di dua instansi itu, Joko Soepojono (humas Pemkab Jember) dan Hari Patriantono (humas Pemkab Bondowoso), menyatakan instansi tersebut belum menunjuk atau membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Alasannya sama, untuk membentuk atau menunjuk pejabat PPID di kantor pemkab, dan semua badan publik di dua kabupaten itu, harus ada peraturan bupati atau perbup sebagai payung hukum bagi kegiatan atau pelayanan informasi publik yang akan dilakukan.

Pada pekan yang sama, dua kenalan saya, juga mengajukan permohonan yang sama untuk kebutuhan riset atau penelitian mereka. Agustina Dewi (dosen Fakultas Sastra Universitas Jember) tengah melakukan penelitian untuk bahan desertasi S-3 di UGM. Dia mengajukan permohonan informasi publik ke humas Pemkab dan humas DPRD Jember.

M. Hadi Makmur (dosen FISIP Universitas Jember) juga sedang melakukan riset soal kemiskinan dan pendidikan untuk lembaga yang dipimpinnya, yaitu Studi Kebijakan dan Transformasi Sosial/Sketsa. Dia dan lembaganya mengajukan permohonan informasi publik bagian humas DPRD Jember dan DPRD Bondowoso.

Kedua dosen itu juga melakukan prosedur permohonan informasi publik sesuai ketentuan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Seperti mereka, saya pun tidak bisa mendapat dokumen informasi publik yang kami inginkan, meski telah menempuh prosedur atau mekanisme yang berlaku.

Namun saya relatif lebih beruntung karena berstatus sebagai jurnalis. Oleh Joko Soepojono (humas Pemkab Jember) dan Hari Patriantono (humas Pemkab Bondowoso), saya diberi kesempatan memperoleh akses informasi publik di kantor DPRD dan Dinas Pariwisata yang saya butuhkan untuk kelengkapan data liputan. Mereka menelepon pejabat humas kantor DPRD dan Kepala Dinas Pariwisata, sehingga saya bisa mendapat salinan dokumen yang saya butuhkan.

Berdasarkan pengalaman itu, bisa saya simpulkan bahwa Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sampai saat ini belum dilakukan.