17 Oct 2017 07:03 am

Sulitnya Dapatkan Dokumen Informasi Publik

9 Mar 2012 11:33 am - admin

Oleh Muhamad Usman

 

Pada 26 September 2011, saya mengajukan surat ke Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Isinya, saya meminta dokumen tentang SK Hutan Tanaman Industri PT Wira Karya Sakti (WKS), SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Alih Fungsi Area Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Produksi di Desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, dan Peta Konsesi Hutan Tanaman Industri PT WKS.

Pada 29 September 2011, saya mengirim surat ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Isinya, saya meminta dokumen yang sama.

Tanggal 20 Oktober, setelah saya tanyakan melalui pesan pendek (SMS) ke Kabag TU Dinas Kehutanan, kemudian saya diminta datang ke kantor Dinas Kehutanan. Saya diantar menemui Kasi HTI Bapak Amas. Ia menyatakan belum bisa memberikan dokumen saya karena disposisi Kepala Dinas tidak jelas memberikan persetujuan atau tidak atas permohonan saya. Beliau meminta saya menemui keesokan harinya.

Menurut Bapak Amas, pada 21 Oktober dilakukan rapat antara Kepala Dinas dan sejumlah kepala bidang serta kepala bagian hukum membahas surat saya. Hasilnya, dinas menolak memberikan dokumen yang saya minta, tapi bersedia memberi informasi yang saya butuhkan. Alasan penolakan, dokumen yang saya minta bukan produk Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melainkan dari Kementerian Kehutanan.

Dalam wawancara yang saya lakukan, Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan bersedia memberikan informasi yang saya minta. Namun, ketika saya meminta informasi yang mendalam, beliau menolaknya dengan alasan tidak terlibat dalam proses alih fungsi APL.

Ketika saya mewawancarai mantan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung yang saat ini menjabat Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, ia memperbolehkan mengopi dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saya. Dokumen tersebut berupa surat-surat Kepala Dinas Kehutanan yang ditujukan ke Gubernur Jambi, surat Gubernur Jambi yang ditujukan ke Dirjen Bina Usaha Kehutanan dan para bupati, dan surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan yang ditujukan ke Gubernur Jambi. Isi surat tersebut soal laporan tim Senyerang dan rencana pembentukan tim terpadu. Tidak semua surat boleh saya fotokopi.

Dari tiga dokumen yang saya minta, Dirjen Bina Produksi Kehutanan hanya memberi satu dokumen, yaitu SK HTI PT WKS. Sementara itu, SK Alih Fungsi APL dan peta konsesi tidak diberikan.