17 Oct 2017 07:00 am

Tak Ada PPID, Jurnalis pun “Dipingpong”

9 Mar 2012 11:38 am - Asep Saefullah
Tak Ada PPID, Jurnalis pun “Dipingpong”

Oleh Muhammad Rofiuddin

Laporan penggunaan cukai rokok terdapat di beberapa dokumen, yakni laporan pertanggungjawaban APBD dan laporan penggunaan dokumen laporan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)dari masing-masing dinas/SKPD yang dikumpulkan di Biro Perekonomian Kabupaten Kudus serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kudus.

Hingga laporan ini ditulis, pada 26 Oktober 2011, Kabupaten Kudus belum memiliki struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Baru mau dibentuk. Peraturan bupatinya belum keluar. Saya sendiri belum baca perbubnya,” ujar Kepala Bagian Humas Pemkab Kudus Yuliono Tri Nugroho (Rabu, 5 Oktober 2011). Yuliono menyatakan DBHCHT ada di beberapa instansi, terutama di Biro Perekonomian serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Bagian humas, kata Yuliono, tak memiliki data-data informasi laporan penggunaan dana cukai. Yuliono merekomendasikan agar saya minta ke Bappeda Kudus. Pada 5 Oktober, saya langsung menuju ke Bappeda di ruang II Kantor Pemkab Kudus untuk menyampaikan surat permohonan informasi dokumen alokasi dan laporan penggunaan DBHCHT Kudus 2010.

Di Bappeda, Tempo diterima seorang pegawai. Dia meminta agar surat permohonan dimasukkan ke staf administrasi saja. Staf administrasi menerima surat saya tanpa memberikan surat bukti penerimaan surat masuk. Saya sudah meminta bukti itu, tapi staf pegawai tersebut menyatakan tak perlu. “Ini saya bawa ke atas (Kepala Bappeda) dulu. Nanti kalau sudah ada disposisi, saya telepon,” ujar anggota staf tersebut. Bappeda mendapatkan kucuran dana DBHCHT. Pada 2010, misalnya, mereka mendapat hingga Rp 400 juta yang diperuntukkan bagi monitoring, evaluasi, pelaporan DBHCHT, dan penyusunan master plan penanggulangan kemiskinan.

Pada 5 Oktober 2011, saya juga mengirimkan surat permohonan dokumen ke biro perekonomian. Biro inilah yang bertugas mengoordinasi penggunaan dana DBHCHT. Secara khusus, biro perekonomian juga mendapat kucuran dana DBHCHT untuk program koordinasi, monitoring, dan laporan. Pada 2010 dan 2011, misalnya, mereka mendapat Rp 73 juta dan Rp 100 juta.

Pada Jumat (7 Oktober 2011), seorang anggota staf biro perekonomian menelepon saya yang mengabari bahwa untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban dana cukai harus ada disposisi Bupati Kudus Musthofa Wardoyo. “Kami ada (punya) data-data itu, tapi kami tak bisa memberikan kecuali ada disposisi dari Bupati,” katanya. Pegawai itu meminta saya mengirimkan surat permohonan lagi yang ditujukan kepada Bupati Musthofa. Akhirnya, saya kembali mengajukan permohonan dokumen kepada sang Bupati.

Pada 17 Oktober, saya konfirmasi ke Bappeda untuk mengecek surat permohonan dokumen yang sudah saya ajukan pada 5 Oktober lalu. Saya ditemui salah satu pegawai bernama Siti Badriyah. Setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Bappeda Kudus, Badriyah menyuruh saya ke bagian humas lagi. “Kami sudah koordinasi dengan humas kok,” kata Badriyah. Saya langsung ke bagian humas, tapi lagi-lagi Kepala Bagian Humas Yuliono mengaku tak punya data itu. Dia malah angkat tangan karena merasa tidak berkoordinasi dengan Bappeda.

Pada 17 Oktober, saya juga mengecek surat permohonan yang sudah saya kirim ke Bupati Kudus. Saya ditemui ajudan bagian administrasi Kantor Kabupaten Kudus bernama Winarto. Namun Winarto mempertanyakan mengapa surat yang saya ajukan tak ada kop dan stempel kantor Tempo. Padahal surat saya ada nomornya. Akhirnya, saya disuruh mengajukan surat lagi. Pada hari itu juga, sekitar pukul 14.00 WIB, Tempo biro Yogyakarta langsung mengirimkan surat permohonan informasi dokumen kepada Bupati Kudus Musthofa melalui faks.

Pada 19 Oktober, saya mengecek ke Winarto lagi. Ia menyatakan belum menerima surat saya karena suratnya naik ke asisten. Winarto malah meminta saya ke bagian perekonomian lagi. “Suratnya ditembuskan ke bagian perekonomian juga,” katanya.

Pada 24 Oktober, saya ke bagian perekonomian untuk mengecek lagi. Salah satu pegawai, Tri Pudiastuti, menyatakan disposisi suratnya belum turun. “Kami hanya bawahan. Enggak tahu data itu boleh diberikan atau tidak,” ujar Tri. Ia meminta saya untuk menunggu. Jika nanti disposisi sudah turun, katanya, saya akan ditelepon. Pada 25 Oktober, saya kembali mengecek surat saya, tapi jawabannya sama.

Pada 25 Oktober, saya bertemu Bupati Kudus Musthofa untuk wawancara soal penggunaan dana cukai. Di sela-sela wawancara, saya menceritakan soal surat permohonan informasi yang saya ajukan. “Iya, informasi itu nanti kami berikan,” kata Musthofa yakin. Ia meminta kepada stafnya, Fiza Akbar untuk mencatat dokumen apa saja yang saya minta. Setelah itu, saya lalu menagih ke Fiza. Tapi, lagi-lagi saya belum bisa mendapatkan dokumen penggunaan dana cukai itu. Belakangan, saya justru mendapatkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana cukai melalui seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya.

Di situs kuduskab.go.idmemang ada informasi tentang DBHCHT, tapi hanya menampilkan nama kegiatan, sasaran, dan pelaksananya, tanpa menyebutkan alokasi anggaran beserta realisasinya. Sementara itu, pada laporan APBD Kudus 2010 yang diberikan ke DPRD Kudus, ada pencantuman penggunaan dana cukai rokok. Namun nominal yang dicantumkan masih sangat global. Misalnya, di Dinas Tenaga Kerja Kudus, ada kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai dengan anggaran sebesar Rp 8,7 miliar terserap Rp 7,8 miliar. Rp 7,8 miliar itu untuk belanja pegawai Rp 1,0 miliar, belanja barang dan jasa Rp 4,079 miliar, serta belanja modal Rp 2,6 miliar.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan laporan penggunaan dana badan publik adalah termasuk informasi publik. Apalagi dana DBHCHT juga masuk dalam dokumen APBD Kudus, yang laporan pertanggungjawabannya merupakan informasi publik.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, tanggal 23 Agustus 2011 adalah batas akhir bagi badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Musthofa mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk menyusun aturan pendirian PPID. “Tapi mereka masih pada sibuk,” kata politikus PDI Perjuangan itu.