17 Oct 2017 07:08 am

Senjata Baru Pewarta

9 Mar 2012 13:11 pm - admin

Ada yang menyebut Undang-undang Keterbukaan Informasi sebagai sunshine law. Undang-undang ini ibarat sinar mentari yang menerangi pemerintahan. Kalau dulu lembaga pemerintahan merupakan lembaga yang gelap, tertutup, penuh rahasia, kini harus menjadi lembaga terbuka dan terang.

Undang-undang kebebasan informasi hadir untuk menjamin hak setiap orang untuk tahu (rights to know) dan mewajibkan lembaga publik untuk membuka informasi bagi masyarakat. Undang-undang kebebasan informasi yang paling tua lahir di Swedia tahun 1766, dengan nama Undang-undang Kebebasan Pers. Undang-undang itu menjamin akses publik terhadap dokumen-dokumen pemerintah. Undang-undang ini lalu dijadikan bagian da-lam Konstitusi Swedia, dengan sebutan Prinsip Akses Publik. Menurut Prinsip Akses Publik, setiap dokumen pemerintah pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali diatur secara khusus melalui undang-undang untuk dirahasiakan.

Bukan hanya hak untuk tahu, konstitusi Swedia juga menjamin hak untuk memberi tahu (rights to inform). Pembocoran dokumen yang dikategorikan rahasia oleh media tidak diancam hukuman. Malah sebaliknya,
usaha untuk menyelidiki si pembocor terancam penjara. Lembaga pemerintah dibolehkan menghukum pegawai yang membocorkan rahasia kepada media, selama hukuman itu dilakukan secara legal.

Pada 4 Juli 1966, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang kebebasan informasi, dengan nama Freedom of Information Act. Lalu, pada 1996, AS mengesahkan Electronic Freedom of Information Act Amendment. Undang-undang kebebasan informasi di Amerika hanya mewajibkan lembaga federal untuk membuka informasi, tidak untuk pemerintah negara bagian (states).

Dalam perkembangannya, kini semua negara bagian memiliki undang-undang masing-masing yang intinya mewajibkan lembaga di tingkat negara bagian dan distrik untuk melakukan keterbukaan informasi publik,
dengan derajat yang berbeda-beda. Di beberapa negara bagian, lembaga pemerintahan sering menolak memberikan dokumen publik atas nama perindungan hak cipta. Kasus seperti ini sering dibawa ke meja hijau.

Dari tahun ke tahun, semakin banyak negara yang memiliki undang-undang kebebasan informasi. Kini, lebih dari 85 negara memiliki undang-undang sinar mentari itu.memiliki undang-undang sinar mentari. Pada 2008, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut UU KIP, semua informasi publik adalah terbuka untuk umum, selain informasi
yang dikecualikan menurut pasal 17 UU tersebut.

Dengan adanya UU KIP, maka hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan-badan publik dijamin oleh undangundang. Penolakan terhadap permintaan informasi publik dapat diperkarakan di Komisi Informasi, bahkan bisa dibawa ke meja hijau. Pejabat publik bisa juga dipidanakan jika menolak melayani permintaan informasi publik.

Kelahiran UU KIP melalui proses yang panjang, berkat perjuangan beberapa organiasi nonpemerintahan. Selama delapan tahun, sekelompok organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Informasi melakukan kampanye dan lobi agar DPR membuat Undang-Undang Kebebasan
Memperoleh Informasi. Koalisi tersebut juga membuat rancangan undang-undang KMIP untuk dijadikan naskah inisiatif DPR.

Tujuh tahun kemudian, RUU KIMP disahkan menjadi UU KIP, dengan berbagai perubahan Informasi Adalah Hak Asasi Lahirnya undang-undang kebebasan informasi dilatari oleh pengakuan hak untuk tahu (rights to know).  Instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia nasional dan internasional mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Di tingkat nasional, jaminan hak atas informasi diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 secara tegas mengatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak atas informasi tersebut juga dijamin dalam 19 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Hak atas informasi juga selaras dengan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.Mengacu definisi pers yang tertuang dalam pasal 1 butir (1) UU tersebut, fungsi utama pers adalah mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Lebih jauh, pasal 6 UU Pers menjabarkan
bahwa peranan pers antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jika dilihat dari ketentuan fungsi dan peranan pers, maka UU KIP dapat dijadikan jaminan hukum bagi pers untuk menjalankan fungsi
tersebut. Indonesia adalah termasuk negara yang baru.