13 Dec 2017 18:13 pm

Prinsip UU Keterbukaan Informasi Publik

9 Mar 2012 13:31 pm - admin

Secara umum, UU KIP merupakan aturan operasional untuk menjamin hak atas informasi terpenuhi.
Secara singkat, secara prinsip, UU KIP menjamin bahwa:

1.  Setiap badan publik wajib menjamin keterbukaan informasi.
Yang dimaksud badan publik oleh UU KIP adalah lembaga pemerintah, badan lain yang menjalankan fungsi sebagai lembaga negara, dan organisasi nonpemerintah yang didanai dengan dana publik. Perusahaan milik negara dan perusahaan swasta tidak dikatogerikan sebagai badan publik menurut UU KIP, di banyak negara mereka digolongkan sebagai badan publik.

2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
Informasi publik yang dimaksud UU KIP adalah semua informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang didanai oleh badan publik dalam berbagai bentuk, baik itu hutang, hibah, menggunakan sumber daya alam, pajak, dan sebagainya.

3. Pengecualian informasi publik bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/sementara.
Informasi yang tertutup bagi publik hanyalah sebatas informasi yang jika dibuka membahayakan publik. Untuk itu, penutupan informasi harus melalui uji konsekuensi (consequential harm test) dan uji kepentingan
publik (balancing public interest test). Jika suatu informasi dibuka akan mengakibatkan bahaya bagi publik yang lebih besar dibanding kepentingan publik yang terkandung di dalamnya, maka informasi tersebut sah dirahasiakan.

Penutupan informasi tersebut hanya bersifat terbatas, tidak seluruh informasi atau dokumen, namun hanya
pada bagian-bagian yang membahayakan keselamatan publik saja. Hal ini dapat dilakukan dengan, misalnya, menghitamkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu, namun bagian lain informasi masih harus tetap terbuka untuk publik.

Penutupan informasi publik juga hanya bersifat sementara, yaitu hanya selama masa retensi tertentu. Undang-undang telah mengatur masa retensi tersebut, tergantung pada jenis informasinya. Tidak ada informasi yang dirahasiakan selamanya.

4. Penyediakan informasi publik harus cepat, tetap waktu, murah, dan sederhana.
Badan publik tidak boleh menetapkan prosedur yang rumit, lama dan mahal bagi setiap orang yang ingin memperoleh informasi publik. Untuk itu, badan publik harus membuat sistem layanan informasi bagi publik, agar publik dapat mengaksesnya secara cepat, murah, dan sederhana.

5. Penyediaan informasi harus bersifat proaktif.
Badan publik harus menyediakan informasi dasar, tanpa perlu menunggu ada permintaan. Penyediakan
informasi ini bersifat wajib. Selain itu, ada informasi yang wajib disediakan secara serta-merta, yaitu informasi yang penting diketahui publik segera dan kalau tidak akan membahayakan publik.

Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi peringatan bencana, peringatan penyakit, dan sebagainya. Di samping informasi yang harus disediakan secara proaktif, ada informasi yang harus disediakan berdasarkan permintaan. Jika ada permintaan, maka lembaga publik tersebut harus mampu menyediakan dalam jangka waktu cepat.

6. Informasi publik harus utuh, akurat, dan dapat dipercaya.
Kecuali ada bagian-bagian yang boleh dirahasiakan secara legitim, maka semua informasi publik harus disediakan secara utuh. Lembaga publik tidak boleh menyediakan penggalan-penggalan informasi saja. Informasi tersebut harus juga akurat. Untuk itu, lembaga publik wajib melakukan verifikasi kebenaran informasi yang disediakan. Jika menyediakan informasi yang menyesatkan, maka badan publik atau pejabat publik yang bertanggungjawab diancam hukuman.

7. Sengketa informasi publik harus cepat, murah, kompeten dan independen.
Seringkali lembaga publik atau pejabat publik menolak permohonan informasi, sementara pemohon tidak puas dengan penolakan itu. Jika hal ini terjadi, maka muncul sengketa informasi. Guna menjamin hak publik atas informasi tidak dilanggar, maka undang-undang harus menyediakan sarana penyelesaian sengketa
informasi publik yang efektif, efisien dan kredibel.

Dalam UU KIP, sengketa informasi dapat ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari keberatan, mediasi di Komisi Informasi, pengadilan, hingga kasasi di Mahkamah Agung.

8. Ancaman Pidana bagi Penghambat Informasi.
Untuk mencegah adanya pejabat yang sengaja menghambat hak masyarakat mendapat informasi publik,
undang-undang menyediakan ancaman pidana bagi pelakunya. Ancaman tersebut tertuang pada pasal 52 (bagi pejabat publik yang tidak menjalankan kewajibannya menyediakan informasi, pasal 53 (bagi setiap
orang yang sengaja menghancurkan informasi), dan pasal 55 (bagi yang sengaja membuat informasi tidak benar).