24 Jan 2018 00:36 am

UU Intelijen Ancam Kebebasan Pers

7 Mar 2012 03:10 am - Administrator
UU Intelijen Ancam Kebebasan Pers

Ambon - Aliansi Jurnalis Inde penden (AJI) akan terus berjuang agar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inte lijen Negara ditinjau kem bali karena UU ini dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers dan mem bahayakan masyarakat sipil serta demokrasi di Indonesia.

Gugatan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteli jen Negara telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk di uji mate rinya, karena UU yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Oktober 2011 lalu itu dinilai mengancam perlin dungan Hak Asasi Manu sia (HAM) dan kebeba san sipil warga negara.

Sekretaris Jenderal (Sek jen) AJI, Suwarjono kepa da Siwalima di Ambon, Sabtu (11/2), menga takan, AJI bersama se jumlah lembaga lainnya seperti Komisi Untuk Orang Hi lang dan Korban Tindak Keke rasan (Kon tras), Per kumpulan Inisia tif Masya ra kat Partisipa tif untuk Transisi Ber keadilan (Imparsial), Lem baga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Ya yasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkum pulan Masyarakat Setara yang tergabung dalam Koalisi Advokasi UU Intelijen Negara telah menga jukan gugatan ke MK sejak awal Januari 2012 lalu.

“Ada sejumlah pasal dalam UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Inteli jen yang jika diterapkan dapat mem bahayakan kehidupan de mokrasi dan kebebasan pers. Misalnya di pa sal 32 terkait kewenangan penya dapan kepada aparat intelijen. Aturan tersebut seharus nya diterapkan dalam situasi khusus dengan payung hukum yang jelas, seperti situasi darurat sipil atau darurat militer dan bukan seenaknya saja,” katanya.

Dijelaskan, pasal lainnya yang dikritik adalah pasal 26 yang menye butkan: “Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen”.

“Arti dari pasal tersebut adalah siapapun yang terbukti membuka atau membocorkan rahasia intelijen dapat dikenai sanksi pidana yang sebagaimana diatur pasal 44 dan 45 RUU Intelijen, yakni 10 tahun penjara dan 7 tahun penjara dan atau denda ratusan juta rupiah. Pasal ini cenderung subjektif, terlalu luas, dan definisi ‘rahasia intelijen’ sebagaimana dirincikan dalam pasal 25 bertabrakan dengan definisi informasi negara,” jelasnya.

Suwarjono juga mengungkapkan, pasal 26 itu juga rawan disalah gunakan oleh aparatur negara ter utama untuk melindungi kekuasaan karena bisa dikenakan kepada jur nalis yang mempublikasikan infor masi atau melakukan jurnalisme investigasi dan menyerbarkan laporannya kepada publik sehingga rumusan pasal ini berpotensi meng ancam kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomo 40 tahun 199 tentang Pers khususnya pasal 4 ayat (3).

“Pasal 26 UU Intelijen juga berten tangan dengan UUD 1945 pasal 28F yang menyatakan semua orang ber hak berkomunikasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sehingga pasal 26 yang berpotensi mengekang kebebasan pers tersebut harus ditolak,” tandasnya.

Suwarjono menjelaskan UU Inteli jen juga bertabrakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

“UU Intelijen penuh ‘pasal karet’. Pasal 1 ayat (6) yang mendefinisikan rahasia intelijen secara luas dan serampangan. Bahkan melebihi definisi informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. Ini jelas pasal berbahaya bagi jurnalis, karena mengkriminalisasi penyebaran informasi publik,” jelasnya.

Dikatakan, rumusan pasal karet ‘rahasia intelijen’ dipadukan dengan kewenangan berbagai badan publik seperti kementerian/lembaga peme rintah non kementerian untuk melakukan kegiatan intelijen (Pasal 9 huruf e UU Intelijen) membuat terbuka lebar kewenangan meng alihkan berbagai informasi publik di berbagai kementerian/lembaga pe merintah non kementerian menjadi intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

“Situasi itu mengancam kebe basan pers yang dijamin UU Pers. Upaya pers untuk mengawasi, mengkritik, mengoreksi lembaga pemerintah dapat dikriminalisasi sebagai bentuk membocorkan Raha sia Intelijen. Jurnalis bisa dipenjara 10 tahun hanya gara-gara memuat dokumen dugaan penyimpangan dan korupsi lembaga pemerintah mana pun,” katanya. (S-26)

http://www.siwalimanews.com/post/uu_intelijen_ancam_kebebasan_pers