13 Dec 2017 18:17 pm

Pelatihan Permohonan Informasi Menghasilkan Rekomendasi Utama

5 Feb 2013 14:03 pm - Asep Saefullah

CLD dan AJI menggelar workshop di Jakarta sebagai bagian dari sebuah proyek yang telah melatih kelompok-kelompok lokal yang bekerja di dalam sektor-sektor yang berbeda untuk membuat permintaan atas informasi. Proyek tersebut telah menciptakan database yang signifikan menyangkut permintaan-permintaan untuk informasi, yang dibuat untuk badan-badan publik yang berbeda dan fokus pada isu-isu yang berbeda pula.. Sebuah kajian tentang pengalaman mereka diluncurkan pada workshop tersebut, di mana sejumlah masalah struktural dengan beragam cara badan publik Indonesia memproses permintaan untuk informasi diidentifikasi pula di dalam workshop. Workshop itu sendiri menyoroti sejumlah rekomendasi utama untuk meningkatkan kinerja badan-badan publik dalam hal penyediaan informasi.

Tantangan yang serius di dalam pelaksanaan undang-undang RTI Indonesia telah lama ditengarai,” ujar Toby Mendel, Direktur Eksekutif CLD. “Kajian ini, yang berdasar pada contoh yang luas akan permintaan-permintaan yang aktual, menengarai kendala-kendala dan problema-problema yang nyata di dalam sistem, yang akan diharapkan dapat memudahkan pengenalan akan peningkatan-peningkatan.

Bagian dalam proyek ini dimulai dengan serangkaian sesi pelatihan RTI yang dihadiri oleh 60 jurnalis dan perwakilan masyarakat sipil di Jakarta, Surabaya dan Lampung. Para peserta pada sesi pelatihan ini membuat sejumlah permintaan informasi kepada berbagai instansi pemerintah sesuai dengan kerangka kerja RTI Indonesia. Laporan-laporan yang mereka hasilkan pada pengalaman mereka memberikan dasar bagi kajian tersebut, di mana hasil-hasilnya, yang diungkapkan di dalam workshop, mengilustrasikan masalah-masalah yang signifikan beserta cara lembaga-lembaga publik menangani permintaan-permintaan RTI, yang di dalam banyak kasus gagal melakukannya sesuai dengan standar hukum Undang-Undang di Indonesia mengenai Transparansi Informasi Publik.

Dari total 224 permintaan informasi, hanya 104 informasi yang dikabulkan, di mana jumlah ini hanya mewakili 46 persen saja. Banyak peserta yang melaporkan bahwa para pegawai di dalam instansi pemerintahan tersebut mengatakan bahwa surat permohonan informasi mereka hilang atau bahkan diabaikan, dan dalam banyak kasus, para peserta harus mendatangi kembali berulang kali ke badan publik tersebut untuk meminta agar permohonan informasi mereka diproses.

“Masih ada banyak pejabat-pejabat publik di Indonesia yang tidak memahami kewajiban transparansi mereka. Selain itu, tidak semua wilayah di Indoensia telah membentuk Komisi Informasi untuk melindungi hak masyarakat atas akses informasi. Masyarakat umum harus waspada akan kekurangan-kekurangan ini dan bergerak untuk mempromosikan undang-undang transparansi,” ujar Eko Maryadi, Ketua Umum AJI.

Rekomendasi-rekomendasi utama di dalam kajian AJI/CLD meliputi:

  1. Lembaga-lembaga publik seharusnya selalu mengeluarkan surat tanda terima ketika ada surat permintaan informasi yang masuk, sebagaimana dimuat dalam bagian 22(4) di Undang-undang RTI; surat tanda derima ini harus mengindikasikan tanggal dan waktu permintaan, serta dibubuhi dengan tanda tangan pegawai yang menerimanya pada saat itu.
  2. Seluruh lembaga publik seharusnya mengangkat seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk memudahkan pengisian permohonan informasi sebagaimana dimuat dalam bagian 13(1) di Undang-undang RTI.
  3. Lembaga-lembaga publik seharusnya memperhatikan jadwal waktu dalam bagian 22(7) di Undang-undang RTI, yang mensyaratkan adanya tanggapan yang harus diberikan dalam waktu 10 harui kerja.
  4. Lembaga-lembaga publik seharusnya memastikan bahwa penolakan permohonan didasarkan pada kemungkinan nyata dari kerugian yang signifikan pada kepentingan yang sah, dan memperhatikan uji kepentingan publik dalam bagian 2(4) di undang-undang RTI.
  5. Komisi Informasi Pusat seharusnya merancang peraturan-peratuan mengenai biaya akses, di mana dibatasi pada biaya-biaya aktual yang dikeluarkan dalam penyediaan infrormasi, dalam rangka mencegah pejabat-pejabat yang meminta biaya yang berlebihan dan mengantongi pemeriksaan, dan yang seharusnya mengamanahkan bahwasanya permintaan sebanyak 50 halaman atau lebih harus bebas biaya.
  6. Mendesak badan publik untuk mematuhi dan menjalankan Keputusan Mediasi, dan menghormati hasil keputusan mediasi mengikat secara hukum

 

More information on the project is available at:

http://www.law-democracy.org/?page_id=101 and www.informasipublik.net.

 

For further information, please contact:

Michael Karanicolas
Legal Officer Centre for Law and Democracy                              
email: michael@law-democracy.org                      
tel: +1 902 448-5290                                                            
www.law-democracy.org                                       

Eva Danayanti
Program Manager AJI Indonesia
eva@ajiindonesia.org 
tel: +62 21 3151214  
www.ajiindonesia.org