17 Oct 2017 07:00 am

CLD dan ICEL Memberikan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pemerintahan

30 May 2013 12:50 pm - Administrator
CLD dan ICEL Memberikan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pemerintahan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah efektif berlaku sejak 2010. Namun demikian pelaksanaan undang-undang ini masih jauh dari harapan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Beberapa daerah telah melaksanakan UU KIP dengan baik, sedangkan banyak yang lainnya belum. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika secara total menunjukkan baru sekitar 26% pemerintah daerah yang melaksanakan UU KIP ini dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan UU KIP oleh pemerintahan daerah, Centre for Law and Democracy (CLD) dan the Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan pelatihan keterbukaan informasi publik bagi perwakilan pejabat publik dari delapan provinsi. Respon pemerintahan daerah terhadap pelatihan ini sangat baik, dibuktikan dengan adanya peserta yang hadir dengan biaya sendiri.

“UU KIP berpotensi merubah pola hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah,” kata Toby Mendel, Direktur Eksekutif CLD. “Tetapi untuk mewujudkannya, pemerintahan daerah harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU KIP.”

Some of the public bodies represented at the training have already appointed dedicated information officers and established openness systems, and are looking to improve their performance. Others are just beginning the process of implementation. Participants engaged in animated dialogue with Indonesian and international experts on the benefits and structures of Indonesia’s right to information law.

Beberapa pemerintahan daerah yang hadir dalam pelatihan tersebut telah menunjuk PPID dan membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, dan mencoba terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sedangkan sebagian lainnya baru dalam proses melaksanakan UU KIP. Pelatihan ini mengkolaborasikan narasumber nasional dan internasional untuk berbagi pengalaman dengan peserta pelatihan tentang kerangka hukum dan manfaat bagi pemerintah dalam melaksanakan UU KIP.

“Kami sangat senang dengan keterlibatan pemerintahan daerah untuk menjadi peserta dalam pelatihan ini,” kata Dessy Eko Prayitno dari ICEL. “Kami berharap mereka membawa pelajaran dan pengalaman dari pelatihan ini ke daerah mereka dan mengimplementasikannya di sana.”

CLD dan ICEL mengembangan modul untuk pelatihan ini yang dapat digunakan oleh semua pihak untuk mendorong pelaksanaan UU KIP oleh pemerintahan daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari advokasi lebih luas yang dilaksanakan oleh Open Society Foundations dalam mendorong pelaksanaan hak atas informasi di Indonesia. Program bersama CLD ini juga mendorong masyarakat untuk memperoleh informasi (demand side), sekaligus mengembangan berbagai sumber pengetahuan untuk mendorong pelaksanaan UU KIP secara lebih luas.

Informasi lebih lanjut terkait dengan program CLD bersama mitra di Indonesia, termasuk modul pelatihan ini, dapat dilihat di: http://www.law-democracy.org/live/projects/rti-in-indonesia/ dan at: http://www.informasipublic.net.

 

 

Untuk informasi lebih lanjut pelatihan ini dapat menghubungi:

Michael Karanicolas                                      Dessy Eko Prayitno                                      

Legal Officer                                                  Researcher

Centre for Law and Democracy                       Indonesian Center for Environmental Law

michael@law-democracy.org                           de.prayitno@gmail.com

+1 902 448-5290                                             +62 21 7262740

www.law-democracy.org                                   www.icel.or.id

@law_democracy