13 Dec 2017 18:14 pm

Warga Masih Buta soal Keterbukaan Informasi

30 May 2013 18:34 pm - Administrator
Warga Masih Buta soal Keterbukaan Informasi

LIMA tahun sejak diundangkan, implementasi Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti masih berjalan di tempat. Masih banyak warga yang tidak mengetahui fungsi dan cara memanfaatkan regulasi tersebut.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dalam pelatihan “Bagaimana Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi” di Hotel Bumi Sawunggaling, Bandung, sejak Kamis hingga Jumat, tanggal 30-31 Mei 2013.

Pelatihan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung bekerjasama dengan Centre for Law and Democracy ini diikuti 15 lembaga swadaya masyarakat dengan latar belakang berbeda-beda. Mulai dari isu aksesibilitas bagi kaum difabel, advokasi bagi orang dengan HIV/AIDS, isu pluralisme, sampai ke isu lingkungan, gender, dan pendidikan.

Aden Achmed, salah seorang peserta dari Bandung Independent Living Center mengatakan, dirinya baru mengetahui kalau setiap warga negara bisa mengajukan permohonan informasi ke lembaga publik. “Padahal banyak hal yang harus pemerintah jawab terkait isu aksesibilitas bagi kaum difabel di Kota Bandung ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ellin Rosana, peserta yang mewakili Institut Perempuan. “Informasi kalau warga bisa mengajukan langsung permohonan informasi ini belum banyak diketahui warga. Seperti kelompok masyarakat yang kami dampingi di wilayah Cirebon. Banyak bantuan buat masyarakat miskin tapi selama ini mereka tidak tahu sebanyak apa alokasi dan seperti apa evaluasi pelaksanaannya,” kata Ellin.

Ketua AJI Kota Bandung, Zaky Yamani mengatakan, pelatihan tersebut untuk mendorong partisipasi warga dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Harapannya, informasi yang mereka dapatkan itu bisa membantu dalam upaya mengontrol kegiatan pembangunan. Sehingga pada akhirnya masyarakat sejahtera,” imbuh dia.

Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Barat, Dan Satriana yang menjadi salah satu pemateri dalam acara tersebut, mengungkapkan, mayoritas pengajuan sengketa permohonan informasi dari masyarakat terjadi karena badan publik kurang memahami undang-undang tersebut.

Makanya, sambung dia, masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang harus aktif melakukan pengajuan informasi agar badan publik juga melakukan perubahan. “Minimal dengan adanya pengajuan informasi, badan publik juga mereformasi sistem birokrasinya,” kata Dan.

Pada sisi lain, pemohon juga harus mengetahui secara pasti informasi apa yang akan diminta dari badan publik. Secara terpisah, Pius Widiatmoko, pemateri dari Wakca Balaka atau kumpulan organisasi masyarakat sipil yang mendedikasikan dirinya untuk mewujudkan keterbukaan informasi berharap para peserta mau mengimplementasikan hasil pelatihan yang mereka dapatkan. “Keragaman isu yang mereka usung menarik,” ujar dia.

Pius juga mengingatkan agar para peserta mau memisahkan agenda advokasi bagi kelompok yang mereka damping dengan informasi yang mereka harapkan dari badan publik. “Ini menjadi tantangan. Karena secara umum peserta memiliki semangat untuk merubah sebuah kondisi atau keadaan menggunakan informasi yang nantinya mereka miliki,” paparnya.

Kondisi ini, sambung Pius, memberikan gambaran kalau memang sosialisasi keterbukaan informasi ini masih terbatas pada urusan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. “Tapi lantas setelah masyarakat tahu haknya, bagaimana mereka bisa mendapatkan informasinya. Ini yang perlu terus didorong,” ujar dia.